Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam sepuluh tingkatan. Desil 1 berisi kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah, desil 10 paling mampu. Sejak DTKS digantikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), angka inilah yang dipakai pemerintah untuk memprioritaskan penerima bantuan sosial, umumnya desil 1 sampai 4.

BPS menyusun desil dari sejumlah variabel: identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.

Artinya usaha Anda memang terbaca dalam sistem. Namun yang dinilai bukan sekadar ada atau tidaknya usaha, melainkan gambaran ekonominya secara utuh. Beberapa kondisi yang umum dikaitkan dengan naiknya desil:

• Usaha dengan omzet atau pendapatan yang meningkat

• Tabungan atau simpanan yang bertambah

• Daya listrik dan konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi

• Kepemilikan lebih dari satu bidang tanah atau properti

• Bertambahnya anggota keluarga yang berpenghasilan tetap

Satu indikator saja tidak otomatis membuat seseorang kehilangan status penerima bantuan. Penilaian dilakukan atas gabungan seluruh variabel.

Tidak ada ketentuan yang menyebut penerbitan NIB, CV, atau PT secara langsung menaikkan desil. Yang diolah BPS adalah kondisi sosial ekonomi rumah tangga, bukan dokumen perizinannya. Banyak pelaku usaha mikro tetap berada di desil bawah meski usahanya sudah legal.

Sebaliknya, menunda legalitas demi menjaga posisi desil justru menutup akses ke pembiayaan bank, program pembinaan UMKM, marketplace resmi, dan pengadaan pemerintah. Nilainya sering jauh lebih besar daripada bantuan yang dikhawatirkan hilang.

Status desil bisa dicek melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos dengan memasukkan NIK dan data wilayah sesuai KTP. Jika hasilnya dirasa tidak sesuai kondisi sebenarnya, pengajuan perubahan dapat dilakukan lewat aplikasi tersebut atau melalui kantor desa, kelurahan, maupun Dinas Sosial setempat. Usulan akan ditindaklanjuti dengan musyawarah desa dan verifikasi lapangan oleh pendamping sosial.

Perlu dicatat, perangkat desa tidak berwenang menetapkan atau mengubah desil sendiri. Perhitungan dilakukan sistem nasional berdasarkan pengolahan data BPS.

Kekhawatiran soal desil sering membuat pelaku usaha menunda mengurus legalitas, padahal keduanya berjalan di jalur data yang berbeda. Jika kamuingin memetakan mana yang benar-benar relevan untuk kondisi usaha kamu, hubungi admin POPJASA untuk konsultasi gratis sekarang!