Jasa Pendirian Perkumpulan

Jasa Pendirian Perkumpulan: Solusi Legalitas Resmi untuk Komunitas & Organisasi Nonprofit

Jasa pendirian perkumpulan adalah layanan profesional yang membantu organisasi atau komunitas mendirikan badan hukum berbentuk perkumpulan secara sah, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta memiliki legalitas lengkap dari akta notaris hingga Surat Keputusan Pengesahan. Banyak komunitas dan organisasi non-profit yang menjalankan kegiatan sosial, pendidikan, budaya, maupun lingkungan hidup, namun belum memiliki dasar hukum resmi yang sah. Di sinilah peran layanan seperti Popjasa menjadi penting — mempermudah proses legalisasi dan mempercepat langkah organisasi agar di akui secara hukum.

Jasa Pendirian Perkumpulan

Apa Itu Perkumpulan dan Apa Fungsinya?

Definisi Menurut Hukum di Indonesia (UU Ormas / Perkumpulan)

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah “perkumpulan” merujuk pada bentuk badan hukum nirlaba yang di bentuk oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan bersama, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Perkumpulan di atur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1653–1665
  • Staatsblad 1870 No. 64 tentang Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen (Perkumpulan Berbadan Hukum)
  • UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas)
  • Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pendirian Perkumpulan

Menurut ketentuan tersebut, perkumpulan adalah organisasi yang di dirikan secara sukarela oleh dua orang atau lebih, bertujuan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, budaya, lingkungan, dan sebagainya — bukan untuk membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Perkumpulan bisa di dirikan sebagai:

  • Perkumpulan Berbadan Hukum, dengan akta notaris dan SK Kemenkumham
  • Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum, bersifat informal dan tidak di akui secara hukum negara

Jika Anda ingin organisasi memiliki legalitas kuat, bisa membuka rekening atas nama badan hukum, mengakses hibah, atau menjalin kerja sama dengan pemerintah/swasta, maka perkumpulan berbadan hukum adalah pilihan tepat. Dan ini dapat di wujudkan dengan bantuan jasa pendirian perkumpulan yang profesional.

Bedanya Perkumpulan dengan Yayasan dan CV

Banyak orang masih bingung membedakan perkumpulan, yayasan, dan CV. Padahal ketiganya memiliki karakteristik yang sangat berbeda, terutama dalam tujuan, struktur organisasi, dan status hukum.

Aspek Perkumpulan Yayasan CV (Commanditaire Vennootschap)
Tujuan Sosial, budaya, keagamaan, dll Sosial, pendidikan, kemanusiaan Komersial / mencari keuntungan
Pendiri ≥ 2 orang anggota ≥ 1 orang, tidak memiliki anggota ≥ 2 orang: sekutu aktif & pasif
Bentuk Hukum Badan hukum Badan hukum Bukan badan hukum
Organisasi Rapat anggota, pengurus, pengawas Pembina, pengurus, pengawas Sekutu aktif & pasif
Keuntungan Tidak dibagikan Tidak dibagikan Dibagikan ke sekutu

Dari tabel di atas, bisa di simpulkan bahwa perkumpulan lebih tepat di gunakan oleh organisasi berbasis komunitas atau keanggotaan yang ingin menjalankan kegiatan non-profit secara sah dan profesional.

Jika Anda merupakan komunitas, organisasi masyarakat, LSM, atau kelompok sosial lainnya yang ingin resmi secara hukum tanpa menggunakan bentuk yayasan, maka perkumpulan adalah opsi legal yang ideal. Dan untuk menghindari kerumitan prosedur, Anda bisa mengandalkan jasa pendirian perkumpulan dari Popjasa.

Siapa Saja yang Cocok Membentuk Perkumpulan?

Komunitas Hobi, LSM, Organisasi Keagamaan, Paguyuban

Perkumpulan sangat cocok bagi siapa pun yang ingin membentuk organisasi dengan semangat gotong royong, solidaritas, dan tujuan bersama yang tidak bersifat komersial. Berikut adalah beberapa jenis kelompok yang ideal membentuk perkumpulan berbadan hukum:

1. Komunitas Hobi dan Kreatif

Misalnya: komunitas fotografi, pecinta sepeda, penggemar otomotif, gamer, seniman, dan komunitas kreatif lainnya. Legalitas berbentuk perkumpulan memungkinkan komunitas memiliki struktur yang jelas dan bisa menyelenggarakan event secara resmi.

2. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan, advokasi, kesehatan, pendidikan, atau perlindungan anak sangat di untungkan dengan status hukum perkumpulan. Legalitas membuat LSM bisa menerima hibah, menjalin kemitraan resmi, dan lebih di percaya oleh publik.

3. Organisasi Keagamaan

Majelis taklim, komunitas dakwah, kelompok doa, atau organisasi berbasis spiritual sangat cocok membentuk perkumpulan untuk menjalankan misi sosial dan keagamaan dengan lebih terstruktur.

4. Paguyuban Keturunan atau Kedaerahan

Paguyuban Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan sebagainya dapat menggunakan bentuk perkumpulan untuk menjaga warisan budaya, mengelola kegiatan sosial antarwarga, atau mengembangkan ekonomi komunitasnya.

Dengan menggunakan jasa pendirian perkumpulan, kelompok-kelompok ini dapat berdiri secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang memungkinkan mereka mengakses lebih banyak peluang — dari penggalangan dana resmi hingga kolaborasi antar-lembaga.

Pelaku Kegiatan Sosial, Budaya, Pendidikan, atau Lingkungan

Tak hanya komunitas, aktivis sosial dan penggerak masyarakat juga sangat diuntungkan dengan bentuk perkumpulan. Apalagi jika kegiatan yang dijalankan bersifat rutin, memiliki banyak relawan, atau menerima bantuan publik.

1. Kegiatan Sosial & Kemanusiaan

Relawan bencana, gerakan donor darah, bantuan sembako, kegiatan sosial Ramadan, dan program pemberdayaan perempuan — semua bisa berjalan lebih profesional jika dilegalkan melalui pendirian perkumpulan.

2. Pendidikan Nonformal

Kursus bahasa, kelompok belajar, pelatihan literasi digital, atau perpustakaan komunitas bisa menjangkau lebih banyak peserta dan sponsor jika berbadan hukum.

3. Kegiatan Budaya dan Seni Tradisi

Grup tari tradisional, komunitas musik etnik, pencak silat, teater rakyat — perkumpulan bisa menjadi bentuk hukum ideal untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal.

4. Komunitas Lingkungan dan Pecinta Alam

Kelompok yang melakukan reboisasi, edukasi sampah, atau konservasi satwa bisa menjalankan program-programnya secara lebih terstruktur dan bisa bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga donor jika berbadan hukum.

Dengan jasa pendirian perkumpulan dari Popjasa, para penggerak di bidang sosial, budaya, dan lingkungan bisa memiliki entitas hukum yang sah — lengkap dengan akta notaris, AD/ART, dan SK Kemenkumham — sehingga program mereka memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Jasa pendirian perkumpulan bukan hanya solusi legalitas, tapi juga jalan untuk menjadikan komunitas Anda lebih profesional, terpercaya, dan siap menjalin kerja sama formal. Artikel ini akan berlanjut ke pembahasan syarat, prosedur, serta rincian biaya dan layanan pendukung dari Popjasa.

Apa Saja Syarat dan Prosedur Pendirian Perkumpulan?

Dokumen yang Dibutuhkan (KTP Pendiri, AD/ART, dan Lainnya)

Untuk dapat mendirikan sebuah perkumpulan berbadan hukum yang sah dan di akui negara, para pendiri perlu menyiapkan sejumlah dokumen administratif yang menjadi dasar hukum pembentukan organisasi. Salah satu keuntungan utama menggunakan jasa pendirian perkumpulan adalah seluruh dokumen ini akan di bantu penyiapannya secara profesional oleh tim ahli, sehingga meminimalkan risiko penolakan atau revisi dari pihak Kemenkumham.

Berikut dokumen-dokumen dasar yang wajib disiapkan:

  • KTP Para Pendiri (minimal 2 orang)
    Identitas resmi pendiri perkumpulan harus jelas dan valid. Di sarankan seluruh pendiri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah berusia minimal 17 tahun.
  • NPWP Pendiri (jika diminta)
    Tidak selalu wajib saat awal proses, tetapi akan di butuhkan saat pengajuan NPWP badan hukum dan keperluan perpajakan.
  • Nama Perkumpulan yang Di inginkan
    Harus unik, tidak sama atau mirip dengan nama organisasi yang sudah terdaftar sebelumnya di database AHU (Administrasi Hukum Umum).
  • Alamat Domisili Perkumpulan
    Bisa menggunakan alamat kantor sekretariat, rumah salah satu pendiri, atau virtual office. Yang penting alamat dapat di verifikasi dan memiliki kode pos aktif.
  • AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)
    Dokumen ini merupakan landasan hukum dan struktur organisasi. Di dalamnya memuat:

    • Nama dan maksud-tujuan perkumpulan
    • Susunan dan wewenang pengurus
    • Ketentuan keanggotaan
    • Mekanisme rapat dan perubahan anggaran dasar
    • Prosedur pembubaran
      Dokumen ini akan di susun oleh notaris bersama tim hukum jasa pendirian perkumpulan untuk memastikan sesuai dengan peraturan terbaru.
  • Surat Pernyataan atau Keputusan Rapat Pembentukan
    Menunjukkan bahwa pendirian di lakukan secara kolektif oleh para pendiri dengan kesepakatan bersama.

Dokumen-dokumen ini menjadi syarat mutlak dalam proses pembuatan akta notaris dan permohonan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jangan khawatir, jika Anda menggunakan layanan seperti Popjasa, semua akan di konsultasikan, di susun, dan di pastikan lengkap sebelum masuk tahap pengajuan resmi.

Langkah-Langkah Pembuatan Akta dan Pengesahan Kemenkumham

Setelah dokumen lengkap, berikut alur resmi pendirian perkumpulan hingga di akui sebagai badan hukum oleh negara:

1. Penyusunan Akta Pendirian oleh Notaris

Tim jasa akan mengatur pertemuan atau komunikasi dengan notaris rekanan untuk menyusun akta pendirian. Akta ini memuat identitas pendiri, struktur organisasi, AD/ART, serta maksud dan tujuan organisasi.

2. Pengajuan Permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM

Permohonan di lakukan melalui sistem AHU Online (ahu.go.id). Semua data dan dokumen di unggah secara digital, termasuk hasil scan akta, KTP pendiri, dan AD/ART.

3. Verifikasi Nama Perkumpulan

Sistem akan melakukan pengecekan apakah nama yang di ajukan tersedia. Oleh karena itu, biasanya di sarankan menyiapkan 2–3 alternatif nama.

4. Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Sebagai bagian dari proses legalisasi, pemohon harus melakukan pembayaran resmi kepada negara. Ini di lakukan secara online dan sistem akan memverifikasi otomatis.

5. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengesahan

Jika semua data valid dan sesuai regulasi, Kemenkumham akan mengeluarkan SK Pengesahan Perkumpulan Berbadan Hukum dalam waktu 5–10 hari kerja. Dokumen ini menandai bahwa perkumpulan telah resmi diakui sebagai badan hukum.

6. Pengurusan NPWP dan NIB (jika diperlukan)

Setelah resmi, perkumpulan bisa mengurus NPWP Badan Hukum di Kantor Pajak sesuai domisili, dan juga NIB (Nomor Induk Berusaha) jika ingin menjalankan unit usaha, membuka rekening bank, atau mengajukan kerja sama resmi.

Semua proses ini bisa cukup melelahkan jika di lakukan sendiri. Oleh karena itu, menggunakan jasa pendirian perkumpulan seperti Popjasa adalah solusi praktis yang mempercepat alur legalitas, menghindari revisi dokumen, dan memastikan akta serta SK di keluarkan sesuai jadwal.

Berapa Biaya Jasa Pendirian Perkumpulan?

Rincian Paket Harga Popjasa dan Durasi Proses

Biaya pendirian perkumpulan di Popjasa sangat terjangkau. Dalam waktu hanya 30 hari dan dan biaya yang tentu saja terjangkau jika di bandingkan dengan benefit yang di terima, yaitu sebesar Rp 6.800.000 saja, izin perkumpulan sudah Anda dapatkan.

Yang akan Anda dapatkan:

  • Pesan Nama
  • Akta Notaris
  • SK Kemenkumham
  • NPWP Badan
  • Akun OSS RBA
  • NIB

Semua proses bisa di lakukan secara online, tanpa tatap muka, sehingga cocok untuk klien dari luar kota atau luar pulau. Anda cukup kirimkan dokumen via WA/email, dan tim Popjasa akan mengurus seluruh proses dari awal sampai dokumen resmi terbit.

 

Kenapa Harus Gunakan Jasa Popjasa?

Keunggulan Di banding Urus Sendiri

Mendirikan perkumpulan berbadan hukum bukanlah proses yang bisa di anggap sepele. Meski secara administratif terlihat sederhana, kenyataannya banyak pendiri organisasi mengalami kesulitan saat menghadapi sistem AHU online, memahami struktur AD/ART, hingga menyesuaikan dokumen dengan ketentuan hukum terbaru. Inilah mengapa menggunakan jasa pendirian perkumpulan dari Popjasa merupakan pilihan cerdas dan efisien.

Berikut adalah beberapa keunggulan nyata menggunakan jasa Popjasa di banding mengurus legalitas secara mandiri:

✅ Pendampingan dari Awal Hingga SK Terbit

Proses legalisasi organisasi Anda tidak hanya berhenti pada pembuatan akta. Tim Popjasa akan mendampingi seluruh alur, mulai dari menyusun nama perkumpulan, menyusun Anggaran Dasar (AD/ART), hingga pengajuan ke Kemenkumham dan pengurusan dokumen lanjutan seperti NPWP dan NIB jika di butuhkan.

✅ Tidak Perlu Bingung Urus AHU & Notaris

Banyak pendiri organisasi yang merasa kebingungan saat harus mengakses sistem AHU Online, belum lagi proses verifikasi nama yang bisa gagal karena alasan administratif. Popjasa sudah berpengalaman menangani puluhan bahkan ratusan klien dari komunitas, LSM, hingga paguyuban lokal yang menghadapi kendala serupa.

Semua teknis ini di urus oleh tim yang profesional dan paham aturan hukum terkini — Anda cukup serahkan dokumen dasar dan tunggu hasilnya.

✅ Dokumen Disusun Profesional dan Sesuai Regulasi

AD/ART bukan sekadar formalitas. Banyak permohonan di tolak hanya karena format atau isi AD/ART tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Tim legal Popjasa akan memastikan struktur dan isi dokumen Anda memenuhi syarat agar langsung di setujui tanpa revisi berkali-kali.

✅ Proses 100% Online, Cocok untuk Komunitas di Daerah

Tidak semua komunitas memiliki akses mudah ke notaris, kantor hukum, atau Kemenkumham. Dengan layanan online dari Popjasa, semua pengurusan bisa di lakukan dari mana pun Anda berada — cukup lewat WhatsApp dan email. Ini menjadikan Popjasa solusi terbaik bagi organisasi dari luar kota besar atau wilayah terpencil.

✅ Waktu Pengerjaan Cepat & Transparan

Popjasa menetapkan estimasi waktu yang jelas sejak awal. Tidak seperti mengurus sendiri yang sering tidak pasti kapan SK terbit, layanan profesional ini biasanya selesai dalam waktu 7–14 hari kerja untuk akta dan pengesahan, tergantung kelengkapan dokumen.

✅ Bonus Branding & Administrasi Pendukung

Anda tidak hanya mendapatkan akta dan SK, tapi juga bisa memilih paket dengan bonus desain logo organisasi, company profile siap pakai, hingga template surat-menyurat resmi. Ini sangat penting untuk membangun kesan profesional ketika organisasi Anda berhubungan dengan mitra, lembaga pendonor, atau sponsor.

Dengan segala keunggulan di atas, menggunakan jasa pendirian perkumpulan dari Popjasa bukan hanya membuat Anda hemat waktu dan tenaga, tapi juga menghindarkan dari potensi kesalahan fatal yang bisa menghambat legalitas organisasi dalam jangka panjang.

Testimoni Pengguna dari Komunitas atau LSM

Banyak komunitas dan lembaga swadaya masyarakat telah mempercayakan proses legalitasnya kepada Popjasa. Mereka berasal dari berbagai latar belakang — dari komunitas hobi, organisasi keagamaan, hingga LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial.

Berikut adalah beberapa testimoni nyata dari klien Popjasa:

“Kami komunitas seni budaya yang sering mengadakan event. Dulu belum berbadan hukum, jadi sulit dapat izin dan sponsor. Setelah di bantu Popjasa, sekarang sudah sah dan punya SK Kemenkumham. Semua prosesnya cepat dan mudah di pahami.”
— Bu Reni, Ketua Perkumpulan Budaya Nusantara, Yogyakarta

“Awalnya kami pikir bisa urus sendiri. Tapi saat daftar di AHU, data kami selalu error. Akhirnya kami serahkan ke Popjasa dan dalam seminggu semua beres. Kami juga di bantu buat logo dan profil organisasi untuk pengajuan program CSR.”
— Mas Dedi, Pendiri Komunitas Lingkungan Hijau Bersih, Bekasi

“Kami majelis taklim perempuan yang aktif mengadakan kajian dan santunan. Supaya kegiatan bisa lebih terstruktur dan terdata resmi, kami mendirikan perkumpulan. Dengan Popjasa, prosesnya sangat profesional dan memudahkan kami yang awam hukum.”
— Ustazah Rahma, Ketua Perkumpulan Nur Hikmah, Tangerang

“Kami paguyuban keluarga perantau yang sering adakan kegiatan sosial dan pelestarian budaya. Sekarang kami sudah punya akta dan SK, bahkan sudah buka rekening atas nama organisasi. Terima kasih Popjasa!”
— Pak Hendra, Pengurus Paguyuban Saudaraku Salawase, Solo

“Kami dari LSM pendidikan yang sering kerja sama dengan sekolah-sekolah dan dinas. Setelah legalitas perkumpulan kami di sahkan oleh Kemenkumham, akses ke program bantuan dan kerja sama jauh lebih mudah.”
— Mbak Ira, Direktur Perkumpulan Literasi Bangsa, Bandung

Testimoni ini membuktikan bahwa legalitas tidak hanya soal administrasi, tapi juga soal meningkatkan kredibilitas organisasi, membuka peluang kerja sama strategis, dan membangun kepercayaan publik. Dan semua itu bisa di mulai dari satu langkah sederhana: bekerja sama dengan jasa pendirian perkumpulan dari Popjasa.

Jangan biarkan organisasi Anda tidak diakui secara hukum.
Dengan jasa pendirian perkumpulan dari Popjasa, komunitas, LSM, atau paguyuban Anda bisa sah secara hukum, kredibel di mata mitra, dan siap berkembang. Konsultasi GRATIS hari ini via WhatsApp dan mulai perjalanan legalitas Anda bersama tim terpercaya!

Kontak POPJASA

Scroll to Top