Syarat Mendirikan Yayasan MBG yang Harus Dipenuhi
Yayasan MBG adalah bentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, maupun kemanusiaan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Sesuai Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004, yayasan harus berbadan hukum agar dapat menjalankan kegiatan dengan sah di mata hukum. Legalitas ini penting karena tanpa pengesahan resmi, sebuah yayasan tidak dapat melakukan kerja sama, mengelola dana publik, maupun mengakses program pemerintah.
Dalam praktiknya, banyak masyarakat mendirikan yayasan MBG untuk tujuan mulia seperti mendukung kegiatan pendidikan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Namun, agar di akui secara hukum, yayasan wajib memenuhi sejumlah syarat administrasi dan dokumen legal.
Tujuan Pendirian Yayasan
Tujuan utama pendirian yayasan MBG adalah menciptakan wadah resmi untuk kegiatan sosial. Misalnya, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dapat mengelola sekolah atau beasiswa, sedangkan yayasan sosial dapat mengatur program bantuan masyarakat. Dengan adanya legalitas, yayasan juga berhak menerima sumbangan, hibah, atau bantuan dana dari berbagai pihak.
Selain itu, yayasan MBG bertujuan menjaga transparansi. Setiap kegiatan tercatat secara hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Inilah alasan mengapa legalitas bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari keberlanjutan yayasan.
Apa Saja Syarat Pendirian Yayasan MBG?
Akta Notaris & Struktur Pengurus
Syarat pertama dalam pendirian yayasan MBG adalah membuat akta notaris. Akta ini memuat anggaran dasar, visi-misi, serta struktur kepengurusan yayasan. Minimal, pengurus terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga unsur ini bersifat wajib sesuai aturan Undang-Undang Yayasan.
Notaris akan membantu menyusun akta secara resmi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah akta di tandatangani, dokumen ini akan menjadi dasar untuk pengajuan pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Minimal Pendiri Yayasan
Yayasan MBG hanya dapat di dirikan oleh minimal satu orang atau lebih. Namun, yang perlu di perhatikan adalah peran kepengurusan yang terdiri dari tiga elemen utama harus tetap ada. Hal ini membedakan yayasan dengan badan usaha lain seperti CV atau PT, yang bisa di dirikan oleh dua pihak atau lebih dengan orientasi keuntungan.
Pendiri harus memiliki identitas lengkap, seperti KTP dan NPWP, agar dapat di daftarkan secara sah. Jika pendiri lebih dari satu, maka perlu di cantumkan pembagian peran dengan jelas dalam akta.
Domisili & Bidang Kegiatan
Selain struktur dan pendiri, domisili yayasan MBG juga harus jelas. Domisili akan tercantum dalam akta dan menjadi alamat hukum resmi yayasan. Biasanya, domisili berada di kantor operasional yayasan atau alamat yang di tetapkan secara permanen.
Bidang kegiatan juga harus di tentukan sejak awal, apakah bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, atau keagamaan. Penetapan bidang ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengajuan izin operasional tambahan ke instansi terkait.
Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, yayasan MBG dapat di akui secara resmi dan menjalankan kegiatannya secara sah. Oleh karena itu, syarat pendirian yayasan MBG tidak boleh di abaikan jika ingin lembaga berjalan profesional dan terpercaya.
Dokumen Penting untuk Mendirikan Yayasan MBG
- Identitas Pendiri (KTP, NPWP)
Langkah awal mendirikan yayasan MBG adalah menyiapkan identitas pendiri. Setiap pendiri wajib melampirkan KTP dan NPWP yang masih berlaku. Dokumen ini menjadi syarat mutlak untuk di cantumkan dalam akta notaris. Selain itu, NPWP juga akan berguna untuk pengurusan perpajakan yayasan di kemudian hari.
Jika pendiri lebih dari satu orang, maka seluruh identitas harus terkumpul lengkap. Hal ini untuk menghindari hambatan saat proses pendaftaran ke notaris maupun Kemenkumham. Dokumen identitas ini juga berfungsi sebagai bukti sah bahwa pendiri memiliki legalitas pribadi yang diakui.
- Akta Pendirian Yayasan
Akta ini memuat anggaran dasar, tujuan yayasan, struktur pengurus, bidang kegiatan, serta domisili resmi. Penyusunan akta harus di lakukan di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum.
Selain itu, akta pendirian berfungsi sebagai landasan legal ketika mengajukan pengesahan ke Kemenkumham. Tanpa akta ini, yayasan tidak dapat memperoleh status badan hukum. Oleh karena itu, tahap ini menjadi salah satu prioritas utama dalam pendirian yayasan.
- Surat Domisili & Nama Yayasan
Domisili dan nama yayasan juga wajib di cantumkan. Domisili harus jelas, misalnya alamat kantor atau sekretariat yayasan. Sementara itu, pemilihan nama yayasan tidak boleh sembarangan. Nama harus unik, belum di pakai oleh yayasan lain, dan tidak bertentangan dengan norma hukum.
Surat domisili bisa di dapat dari kelurahan atau instansi berwenang sesuai alamat yayasan. Dokumen ini akan di cantumkan dalam akta notaris dan menjadi bagian dari syarat pengesahan. Dengan domisili yang jelas, kegiatan administrasi yayasan akan lebih teratur dan transparan.
Biaya dan Prosedur Pendirian Yayasan MBG
Estimasi Biaya Notaris & Legalisasi
Biaya pendirian yayasan MBG bervariasi tergantung wilayah, kompleksitas dokumen, dan kebijakan notaris. Umumnya, biaya meliputi pembuatan akta notaris, pengesahan Kemenkumham, hingga pengurusan izin operasional. Rata-rata, estimasi biaya berkisar beberapa juta rupiah.
Notaris biasanya memberikan rincian biaya meliputi jasa pembuatan akta, pendaftaran online ke AHU (Administrasi Hukum Umum), serta biaya materai dan dokumen lain. Dengan memahami estimasi biaya, pendiri dapat menyiapkan anggaran secara lebih matang.
Proses Pengesahan Kemenkumham
Setelah akta notaris selesai, langkah berikutnya adalah mengajukan pengesahan ke Kemenkumham. Proses ini dilakukan melalui sistem online AHU dengan mengunggah seluruh dokumen yang dibutuhkan. Setelah diverifikasi, Kemenkumham akan menerbitkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum yayasan MBG.
Proses ini memakan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung kelengkapan dokumen. Jika ada kekurangan, biasanya akan dikembalikan untuk diperbaiki. Oleh karena itu, ketelitian sangat penting agar proses pengesahan berjalan lancar.
Izin Operasional Sesuai Bidang
Setelah resmi berbadan hukum, yayasan MBG masih membutuhkan izin operasional tambahan sesuai bidang kegiatan. Misalnya, yayasan pendidikan wajib mengurus izin operasional sekolah di Dinas Pendidikan. Yayasan sosial perlu mendaftarkan programnya ke instansi sosial terkait.
Izin operasional ini sangat penting untuk memastikan kegiatan yayasan berjalan sesuai regulasi. Tanpa izin tambahan, yayasan bisa terkendala ketika ingin menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta.
Berapa Lama Proses Legalisasi Yayasan MBG?
Tahapan Administrasi
Proses legalisasi yayasan MBG dimulai dari penyusunan dokumen dasar, seperti akta pendirian, struktur pengurus, dan surat domisili. Setelah dokumen terkumpul, notaris akan membuat akta resmi yang menjadi landasan hukum. Tahap berikutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kemenkumham melalui sistem AHU online.
Selain itu, pihak yayasan juga wajib menyiapkan dokumen pendukung seperti NPWP dan data identitas pendiri. Semua tahapan ini harus sesuai ketentuan hukum agar tidak ditolak saat proses pengesahan.
Proses administrasi ini membutuhkan ketelitian tinggi, karena kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan perbaikan berkas. Oleh karena itu, banyak pendiri yayasan MBG yang memilih menggunakan jasa profesional agar proses berjalan lancar.
Estimasi Waktu Pengurusan
Secara umum, waktu pengurusan legalisasi yayasan MBG bisa memakan waktu antara 2 hingga 6 minggu. Faktor yang memengaruhi lamanya proses antara lain kelengkapan dokumen, antrian di Kemenkumham, serta kerumitan bidang kegiatan yayasan.
Jika dokumen sudah lengkap dan tidak ada revisi, pengesahan bisa lebih cepat selesai. Namun, jika ada kekurangan, proses bisa tertunda cukup lama. Oleh karena itu, perencanaan awal sangat penting untuk memastikan timeline pendirian yayasan tidak molor.
Tips Memilih Jasa Pendirian Yayasan MBG Terpercaya
Keuntungan Pakai Jasa Profesional – POPJASA
Mengurus sendiri legalisasi yayasan MBG seringkali terasa rumit. Dengan menggunakan jasa profesional, pendiri bisa menghemat waktu, tenaga, dan terhindar dari kesalahan administrasi. Jasa profesional biasanya sudah berpengalaman dalam menghadapi sistem AHU online, memahami syarat dokumen, serta prosedur pengesahan Kemenkumham.
Selain itu, jasa pendirian yayasan juga memberikan nilai tambah berupa konsultasi hukum. Hal ini sangat bermanfaat untuk memastikan yayasan MBG tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan tujuan sosial atau pendidikan yang ingin dicapai.
Layanan Tambahan (Izin Operasional, Konsultasi Hukum)
Jasa terpercaya biasanya tidak hanya membantu dalam legalisasi yayasan MBG, tetapi juga melayani pengurusan izin operasional tambahan. Misalnya, izin dari Dinas Pendidikan bagi yayasan pendidikan, atau izin dari Dinas Sosial bagi yayasan sosial.
Tak hanya itu, beberapa jasa juga memberikan layanan konsultasi hukum dan perpajakan. Dengan layanan tambahan ini, pendiri tidak perlu pusing memikirkan kewajiban administrasi di masa depan. Semua bisa ditangani oleh tim profesional yang sudah berpengalaman.
Review Klien POPJASA
⭐ Rina S. – Pendiri Yayasan Sosial MBG
“Awalnya saya bingung dengan proses legalisasi yayasan. Setelah menggunakan jasa ini, semua dokumen selesai cepat dan resmi. Timnya sangat profesional dan responsif.”
⭐ Hendri P. – Pendiri Yayasan Pendidikan MBG
“Pelayanan luar biasa! Tidak hanya membantu akta dan pengesahan, tapi juga memberi arahan soal izin operasional sekolah. Popjasa sangat membantu kami yang baru pertama kali mendirikan yayasan.”
Jangan biarkan proses legalisasi yayasan MBG Anda terhambat karena dokumen yang rumit. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi GRATIS dan layanan pendirian yayasan yang cepat, aman, dan terpercaya!
Hubungi Popjasa sekarang!
- WA: 0823-3339-2792 atau klik link berikut https://bit.ly/POPJASADINAASEO
- Website: www.popjasa.id
POPJASA – PENGURUSAN IZIN USAHA CEPAT. AMAN, DAN TANPA RIBET.
PROSES LEBIH CEPAT, LAYANAN LEBIH SIGAP, URUSAN USAHA LEGAL BERES TANPA STRESS